Rapat Koordinasi Perencanaan kegiatan DBHCHT Tahun 2026
Rapat Koordinasi Perencanaan kegiatan DBHCHT Tahun 2026

Pada Selasa(16/09/2025) SatpolPPDamkar pada bidang penegakan peraturan daerah meliputi seksi binwasluh dan seksi dikdak menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan kegiatan DBHCHT Tahun 2026. Rapat diselenggarakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo berlangsung di Ruang Rapat Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dipimpin langsung Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan anggaran yang bersumber dari DBHCHT dan tim sekretariat DBHCHT. Rapat ini bertujuan melaksanakan koordinasi perencanan tahun 2026 dan sebagai bahan pembahasan dalam rapat TAPD, pada saat ini belum ada proporsi pagu anggaran sehingga menggunakan pagu saat ini. Beberapa hal penyampaian Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo meliputi kesesuaian usulan dengan menu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menu-menu sesuai PMK 72/2024, pelaksanaan kegiatan yang bersumber DBHCHT tidak merupakan kegiatan rutin  yang dapat dikembangkan dengan memperhatikan aturan yang ada, kegiatan mempertimbangkan menjawab permasalahan di daerah yang bisa dialokasikan menggunakan kegiatan yang bersumber dari dbhcht, partisipatif untuk melakukan kerjasama dengan komunitas sehingga bisa sesuai perencanaan dengan kebutuhan masyarakat. 
Perwakilan Bapperida Kabupaten Purworejo menyampaikan pendekatan perencanaan pada rencana 2026 OPD dapat meringkas perbedaan usulan 2025 merupakan kegiatan rutin maka usulan 2026 apabila ada yang baru untuk disampaikan pada saat paparan masing-masing OPD. BPJS ketenagakerjaan general di Kabupaten Purworejo alokasi di Purworejo saat ini berada pada rentang tengah untuk dapat ditingkatkan. Kegiatan pada bidang penegakan hukum dikelola Perangkat Daerah SatpolPPDamkar dan Dinkominfostasandi. Kegiatan meliputi  peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan BKC ilegal, pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal, operasi bersama pemberantasan BKC ilegal, penyediaan sarana pendukung.